DUGAAN PENYALAHGUNAAN JABATAN, OKNUM PEJABAT KEMENAG BANTEN ASEP SUNANDAR DISOROT TAJAM TERKAIT FASILITASI NIKAH SIRI BERULANG KALI
BANTEN — Dugaan keterlibatan seorang pejabat di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Provinsi Banten dalam praktik fasilitasi nikah siri berulang kali memantik sorotan serius. Sosok yang disebut bernama H. Asep Sunandar, S.Sos.I., M.M., dengan jabatan Pejabat Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda/Subkoordinator Pemberdayaan Wakaf, diduga menggunakan pengaruh dan kedudukan jabatannya dalam memfasilitasi pernikahan yang tidak tercatat secara resmi.
Jika dugaan tersebut terbukti, persoalan ini bukan sekadar menyangkut persoalan moral pribadi. Lebih jauh, publik patut mempertanyakan integritas, kepatuhan terhadap kode etik ASN, serta tanggung jawab seorang pejabat yang bekerja di institusi negara dengan mandat pelayanan keagamaan.
Jabatan publik bukanlah alat untuk membangun pengaruh pribadi, apalagi digunakan untuk memuluskan tindakan yang berpotensi merugikan pihak lain. Setiap pejabat negara wajib tunduk pada hukum, menjaga profesionalitas, dan mempertanggungjawabkan setiap tindakan yang berkaitan dengan kedudukan maupun kewenangannya.
Dugaan Berulang Harus Diusut, Bukan Dianggap Sepele
Dugaan fasilitasi nikah siri yang disebut terjadi berulang kali perlu ditelusuri secara menyeluruh. Aparat dan instansi berwenang perlu memastikan bagaimana proses pernikahan tersebut berlangsung, apa peran pihak yang bersangkutan, apakah terdapat penggunaan jabatan atau atribut kedinasan, serta apakah ada pihak yang mengalami kerugian atau merasa dirugikan.
Publik tidak cukup hanya disuguhi kabar yang beredar. Diperlukan pemeriksaan objektif, keterangan para pihak terkait, dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan agar persoalan ini tidak berhenti pada polemik di ruang publik.
Nikah siri sendiri tidak serta-merta dapat dinyatakan sebagai tindak pidana hanya karena tidak tercatat di negara. Namun, apabila terdapat dugaan penipuan, pemalsuan, penyalahgunaan kewenangan, atau pelanggaran ketentuan lain, setiap dugaan tersebut harus diperiksa berdasarkan unsur hukum dan bukti yang relevan.
Kemenag Banten Jangan Tutup Mata
Sebagai instansi yang memiliki tanggung jawab dalam pelayanan dan pembinaan kehidupan keagamaan, Kanwil Kemenag Banten perlu merespons persoalan ini secara terbuka dan profesional.
Apabila laporan dan bukti awal tersedia, pemeriksaan internal patut dilakukan untuk memastikan apakah terdapat pelanggaran disiplin ASN, kode etik, atau ketentuan jabatan yang berlaku. Penanganan yang transparan penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi.
Jangan sampai muncul kesan bahwa dugaan pelanggaran oleh pejabat dibiarkan tanpa penjelasan, sementara masyarakat dituntut untuk menaati aturan dan menjaga integritas dalam kehidupan sehari-hari.
Desakan Pemeriksaan dan Sanksi Tegas
Pihak-pihak yang memiliki bukti atau merasa dirugikan didorong untuk menyampaikan laporan kepada instansi berwenang. Bukti komunikasi, dokumen terkait, keterangan saksi, serta kronologi kejadian dapat menjadi bagian penting dalam proses pemeriksaan.
Jika terbukti terjadi pelanggaran, sanksi harus dijatuhkan secara proporsional sesuai peraturan yang berlaku. Apabila ditemukan unsur tindak pidana, proses hukum perlu berjalan tanpa pandang bulu. Sebaliknya, apabila tuduhan tidak terbukti, hal tersebut juga harus disampaikan secara jelas demi melindungi hak semua pihak.
Desakan penegakan disiplin bukan berarti menjatuhkan hukuman sebelum pemeriksaan selesai. Justru, pemeriksaan yang tegas, independen, dan berbasis bukti merupakan cara untuk memastikan bahwa tidak ada pejabat yang kebal terhadap aturan.
Publik Menunggu Klarifikasi Resmi
Hingga persoalan ini memperoleh kejelasan, pertanyaan mendasar tetap perlu dijawab: apakah benar terdapat fasilitasi nikah siri secara berulang, apakah jabatan kedinasan digunakan dalam proses tersebut, dan apakah ada pihak yang dirugikan?
Klarifikasi dari Asep Sunandar dan keterangan resmi Kanwil Kemenag Banten penting untuk memberikan gambaran y
